Pemerintah Kabupaten Wonogiri
.:: Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Kabupaten Wonogiri ::.
IMB
IMB

A. NAMA IJIN : IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

B. PROSEDUR

1. Pemohon mengisi formulir yang telah disediakan Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Satu Atap, formulir diisi dan ditandatangani oleh pemohon dilampiri persyaratan yang sudah ditetapkan;
2. Formulir dimintakan legalisasi Kepala Desa dan Camat tempat bangunan berada. Formulir yang telah diisi lengkap diserahkan kembali ke Unit Pelayanan Perijinan dilampiri persyaratan secara lengkap;
3. Membayar retribusi IMB.
4. Berkas permohonan diserahkan ke LOKET

C. PERSYARATAN

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku (pemohon dan pemilik bangunan).
2. Surat pemilikan tanah (sertifikat) model D/E/C, akta jual beli Surat Keterangan Kepala Desa, tanah harus pekarangan.
3. Gambar rencana bangunan (denah, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, potongan memanjang, potongan melintang, rencana atap, rencana pondasi, rencana jaringan sanitasi, situasi dan situasi kecil).
4. Gambar konstruksi beton beserta perhitungannya apabila bangunan bertingkat.
5. Gambar konstruksi baja beserta perhitungannya apabila menggunakan konstruksi baja.
6. Hasil penyelidikan tanah dan rekomendasi dari laboratorium mekanika tanah untuk bangunan bertingkat tiga (3) atau lebih.
7. Surat kerelaan tanah bermaterai Rp.6000,- dari pemilik tanah yang diketahui Kepala Desa dan Camat apabila tanah bukan milik Pemohon.
8. Surat kuasa bermaterai Rp.6000,-

D. WAKTU

1. Waktu pemrosesan IMB berdasarkan Perda nomor. 1 tahun 1990 adalah 1,5 bulan dapat diperpanjang 2 x 1,5 bulan.
2. Setelah pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Kepala Dinas Cipta Karya dapat menyingkat waktu menjadi 3 minggu hari kerja.

E. BIAYA

1. 5/1000 x Harga Bangunan (RAB) (biaya retribusi)
2. 5/100 x Biaya retribusi (biaya penelitian)

F. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN
Selamanya, sepanjang tidak ada perubahan bangunan.

G. SANKSI/DENDA ATAS PELANGGARAN KETENTUAN IJIN

1. Pelanggaran terhadap pasal-pasal dalam Bab II dan III Perda ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
2. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 102 dan 103 Perda ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.1000,- (seribu rupiah).

Total Content : 1
Total Content : 1
Halaman
1